Oleh : Muhammad Kridaanto*)
Menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun
2024 yakni pada 14 Februari 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi,
suasana hangat iklim politik akhir-akhir ini sejalan dengan panasnya
suhu udara di sekitar kita.
Pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi menjadi sarana sah untuk
memilih pemimpin di ranah eksekutif dan wakil-wakil di bidang
legislatif. Perbedaan pilihan adalah keniscayaan yang harus diterima
dengan budaya saling menghormati dan menghargai pilihan orang lain.
Dilansir dari laman resmi KPU https://www.kpu.go.id, Ketua KPU Republik
Indonesia Hasyim Asy’ari mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama
menjadikan “Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa”, sekaligus
menjadikan ini sebagai slogan yang digaungkan KPU untuk Pemilu 2024.
Sebuah pemaknaan bahwa pemilu adalah arena kompetisi, arena konflik yang
sah dan legal sebagai wujud dari kemajemukan dan Bhinneka Tunggal Ika
dengan menjadikan proses demokrasi lima tahunan ini menjadi sarana
integrasi bangsa.
Pemilu memang menjadi sarana kontestasi antar para calon untuk merebut
atau mempertahankan kursi. Eddy Supriyatna (2013: 58) menerangkan dalam
konteks sosial, kursi adalah atribut yang digunakan untuk menampilkan
status sosial, prestise, dan gengsi para pemiliknya. Kursi dalam konteks
politik dikonotasikan sebagai simbol kedudukan, tahta, atau kekuasaan.
Selayaknya sebagai pengingat bahwa kursi atau kedudukan ini tak lantas
berhenti pada tujuan tergapai kekuasaan, tetapi lebih mendalam lagi
mengenai kepemimpinan dan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin.
Moral Politik dalam Perspektif NU
Dalam euforia menyambut pesta demokrasi dan ramai baliho gambar calon
legislatif (Caleg) maupun Capres tersebar di berbagai penjuru tempat.
Ada kerinduan sekaligus rasa skeptis mengenai sosok pemimpin ideal dalam
kondisi krisis multidimensional yang melanda. Di tengah manuver,
obsesi, dan janji politik yang sekedar menjadi alat persuasi untuk
meyakinkan masyarakat. Sementara orientasi kekuasaan dan kehendak
menguasai menjadi tujuan dangkal yang ingin dicapai.
Setyo Wibowo (2014: 278) menangkap salah satu akarnya adalah kita
kehilangan figur/teladan yang punya wibawa, para pemimpin sejati
(seperti Mohammad Hatta, Gus Dur, Nurcholish Madjid), yang mempunyai
komitmen, jujur, berani, memiliki kontribusi nyata dalam hidup. Pendek
kata idealisasi pemimpin yang dapat mentransformasikan berbagai realitas
rakyat secara arif, bijak, dan bertanggung jawab.
Angin segar muncul dari hasil Sidang Komisi Rekomendasi Musyawarah
Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul
Ulama (NU) 2023 yang digelar bulan September 2023 di Kompleks Asrama
Haji Pondok Gede, Jakarta.
Dalam Munas ini salah satunya menghasilkan rekomendasi pedoman
berpolitik bagi warga NU dan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 yang
termuat di laman NU Online https://www.nu.or.id.
Dalam pandangan NU, doktrin wujub nashbil imam (kewajiban mengangkat
pemimpin/penguasa) bukan sekedar bermakna tindakan memilih
penguasa/kepala negara saja, melainkan lebih luas lagi: yaitu
partisipasi warga secara aktif dalam politik dalam pengertian
seluas-luasnya, sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang warga negara
dalam pembangunan kehidupan umum yang lebih bermaslahah, berkeadilan,
dan demokratis sesuai dengan ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jama’ah.
Munas NU juga menegaskan dalam menghadapi Pemilu mendatang, baik
Pileg atau Pilpres, warga NU seharusnya berpegang kepada sembilan butir
pedoman berpolitik yang sudah dirumuskan dalam Muktamar NU ke-28 pada
1989 di Krapyak. Sembilan butir pedoman politik tersebut yaitu:
Pertama, berpolitik bagi NU mengandung arti keterlibatan warga negara
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan
Pancasila dan UUD 1945.
Kedua, politik bagi NU merupakan politik yang berwawasan kebangsaan
dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa
menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita
bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir dan
batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan
kehidupan di akhirat.
Ketiga, politik bagi NU merupakan pengembangan nilai-nilai
kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk
menyadari hak, kewajiban, dan tanggungjawab untuk mencapai kemaslahatan
bersama.
Keempat, berpolitik bagi NU harus dilakukan dengan moral, etika, dan
budaya, berketuhanan yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan
beradab, menjunjung tinggi persatusan Indonesia, berkerakyatan yang
dipimpin oleh khikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kelima, berpolitik bagi NU harus dilakukan dengan kejujuran murni dan
moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan petaturan, dan
norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme
musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
Keenam, berpolitik bagi NU dilakukan untuk memperkokoh konsensus
nasional dan dilakukan sesuai dengan ahlaqul karimah sebagaimana
pengamalan ajaran Islam ahlussunnah wal jama’ah.
Ketujuh, berpolitik bagi NU, dengan dalil apa pun tidak boleh
dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah
persatuan.
Kedelapan, perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik
warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu’, dan
saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam politik itu tetap
terjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Kesembilan, berpolitik bagi NU menuntut adanya komunikasi
kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk
memungkinkan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi
kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya
sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta
berpartisipasi dalam pembangunan.
Hasil rekomendasi ini menjadi oase dan rambu-rambu ihwal pedoman
berpolitik warga NU sekaligus memberikan gambaran kepemimpinan yang
berorientasi tercapainya kemaslahatan bersama.
KH. Marzuqi Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur dalam kanal youtube
menyampaikan pesan penting merespon Pilpres 2024. Beliau menceritakan
wawasan historis saat dahulu Mbah KH. Wahab Hasbullah pernah ikut dalam
koalisi Nasakom, dengan tugas untuk merangkul dan mengemong warga
Indonesia yang terlalu kiri, perlahan-lahan diajak untuk bergeser ke
tengah. Hari ini anak cucu yang dulu eks ’65 sekarang sudah salat bahkan
mondok di pondok pesantren, demikian ini dikatakan oleh KH. Marzuqi
Mustamar.
Sosok Hadratussyekh KH Muhammad Hasyim Asy'ari pernah ikut Masyumi,
beliau menjadi tokoh Masyumi, dengan tujuan merangkul warga Indonesia
yang kanan, untuk diajak mencintai NKRI dan Pancasila. Jadi, kiai-kiai
NU mengejawantahkan politik pada hakekat prinsip al-muhafadzatuddin
(menjaga agama) dan menjaga persaudaraan, dengan ukhuwah nahdliyah,
ukhuwah wathaniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah basyariyah untuk
tetap berpegang menuju politik kebangsaan. Yang kaum kiri diajak salat
dan tahlilan, yang kanan bisa mencintai NKRI dan Pancasila. Inilah yang
menjadikan di negara Indonesia tetap rukun, lebih mengedepankan
musyawarah dan menjaga persaudaraan.
Tanggung Jawab Kepemimpinan
Politik dan kepemimpinan bukan hanya perkara soal kursi dan kekuasaan
saja. Rasulullah SAW mengingatkan kita mengenai tanggung jawab dan
menjaga integritas sebagai seorang pemimpin, yang termaktub dalam
hadist: Kullukum ra’in wakullukum mas`ulun an raiyyatihi (setiap kalian
adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang bagaimana
kepemimpinannya).
Tentu hal ini menjadi catatan penting bagi kita semua, khususnya
kontestan yang akan berlaga di Pemilu 2024 untuk tidak terlalu gila
kursi serta memahami bahwa setiap kekuasaan akan dimintai
pertanggungjawaban.
Seperti halnya roda, terkadang di bawah dan atas, kadang dipakai
kadang dibuang, semua akan ada masa kejadiannya. Kursi, kekuasaan,
kepemimpinan memiliki tenggat waktu, masa aktif, dan durasi. Tak elok
jika menganggap kekuasaan yang berada di tangan akan abadi, apalagi
menganggap tak akan terganti dengan kepongahan yang makin menjadi,
seperti dalam kisah ketakaburan Fir’aun.
Tulisan KH. A. Mustofa Bisri dalam buku Pesan Islam Sehari-Hari,
beliau mengajak kita merenungkan syair Arab mengenai kekuasaan ini.
Idzaa hamalta ila qubuuri janaazatan, Fa’lam biannaka ba'daha mahmuulu,
Wa idzaa wuliita umuura qaumin saa’atan, Fa’lam biannaka ba'daha
ma’zuulu.
(Apabila suatu ketika kau memikul keranda ke kuburan, Ingatlah bahwa
sesudah itu kau akan dipikul pula. Dan bila kau diserahi sesuatu
kekuasaan atas kaum, Ketahuilah suatu saat kau akan diberhentikan juga).
Perlu menata niat kembali bahwa mendapat kekuasaan artinya
menjalankan amanah sebagaimana dicontohkan pada akhlak Nabi. Menjadi
pemimpin yang mentransformasi realitas dan suara hati rakyat, yang
jujur, adil didasari moralitas agama, konstitusional, dan pengambilan
kebijakan yang penuh kebijaksanaan. Setiap kepemimpinan akan mendapat
penilaian dan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun akhirat.
Mengutip prinsip dari Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
bahwa yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.
Semoga kita senantiasa diberi petunjuk dan penjagaan Allah SWT untuk
menjaga komitmen sebagai seorang pemimpin yang berintegritas, baik dalam
lingkup individu, keluarga maupun masyarakat luas. Aamiin ya Robbal
‘alamin.
Referensi:
Amaliyah, Suci. 2023. Rekomendasi Munas-Konbes NU 2023 soal Politik
Warga NU, Konflik Rempang, dan Problem Global. Diakses pada 9 Oktober
2023, dari
https://www.nu.or.id/nasional/rekomendasi-munas-konbes-nu-2023-soal-politik-warga-nu-konflik-rempang-dan-problem-global-85cDH
Bisri, A. Mustofa. 2018. Pesan Islam Sehari-hari. Yogyakarta:
Penerbit Laksana.
Humas KPU RI. 2022. Komitmen Jadikan Pemilu Sarana Integrasi Bangsa.
Diakses pada 10 Oktober 2023, dari
https://www.kpu.go.id/berita/baca/10581/komitmen-jadikan-pemilu-sarana-integrasi-bangsa
Mahbub, Moh. 2023. NU Tulang Punggung Negara. Yogyakarta: Sulur Pustaka.
Marizar, E. S. 2013. Kursi Kekuasaan Jawa. Yogyakarta: Penerbit NARASI.
Mustamar, Marzuki. "Merespon Pilpres 2024”. Diunggah pada 4 Oktober 2023, dari https://www.youtube.com/watch?v=w7iOJGz4v3k
Wibowo, A Setyo Dan Haryanto Cahyadi. 2014. Mendidik Pemimpin dan Negarawan. Yogyakarta: Penerbit Lamalera.
*Penulis adalah Koord. Bidang Penulisan Artikel Nahdlatul Ulama Kendal
Online (NUKO) dan Wakil Sekretaris PAC GP Ansor Kecamatan Patebon
Link artikel publikasi dari: https://pcnukendal.com/artikel/id/20231017001/pemilu_kursi_dan_roda_kepemimpinan